Kode Etik Profesi Akuntansi Publik
Nama : Yogi Widiawan
Npm : 27211540
Kelas : 4EB25
Tugas : Etika Profesi Akuntansi ( Tugas Softskill 2 )
Pengertian Akuntansi Publik
Akuntan Publik adalah
akuntan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai ketentuan
yang berlaku, sedangkan Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha dari pihak yang
berwenang.
Mengingat pengguna jasa profesi Akuntan Publik / KAP tidak hanya klien (pemberi penugasan), namun juga pihak-pihak lain yang terkait, seperti pemegang saham, Pemerintah, investor, kreditor, Pajak, otoritas bursa, Bapepam-LK, publik (masyarakat umum) serta pemangku kepentingan (stake holder) lainnya, maka jasa profesi akuntan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.
Akhir-akhir ini profesi akuntan publik sedang banyak mendapatkan sorotan. Oleh karena itu akuntan publik harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang ditetapkan organisasi profesi serta mengikuti ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini publik sangat menuntut adanya integritas dan profesionalisme para Akuntan Publik dan KAP. Awal abad 21 yang lalu kita dikejutkan adanya Enron gate yang menghebohkan kalangan dunia usaha. Skandal di Enron tersebut terjadi karena timbul praktik persekongkolan (kolusi) yang melibatkan profesi akuntan publik, auditor internal dan manajemen.
Berkaca dari skandal Enron tersebut, hendaknya kita dapat mengambil hikmah (pembelajaran), bahwa profesi akuntan publik ternyata rawan dari malpraktik yang sangat bertentangan dengan kode etik profesi. Oleh karena itu, saat ini sangat mendesak untuk ditetapkannya Undang-Undang yang mengatur Akuntan Publik, sehingga terdapat kepastian hukum atas jasa profesi akuntan publik serta masyarakat (publik) terlindungi dari tindakan malpraktik yang dapat merugikan berbagai pihak.
Mengingat pengguna jasa profesi Akuntan Publik / KAP tidak hanya klien (pemberi penugasan), namun juga pihak-pihak lain yang terkait, seperti pemegang saham, Pemerintah, investor, kreditor, Pajak, otoritas bursa, Bapepam-LK, publik (masyarakat umum) serta pemangku kepentingan (stake holder) lainnya, maka jasa profesi akuntan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.
Akhir-akhir ini profesi akuntan publik sedang banyak mendapatkan sorotan. Oleh karena itu akuntan publik harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang ditetapkan organisasi profesi serta mengikuti ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini publik sangat menuntut adanya integritas dan profesionalisme para Akuntan Publik dan KAP. Awal abad 21 yang lalu kita dikejutkan adanya Enron gate yang menghebohkan kalangan dunia usaha. Skandal di Enron tersebut terjadi karena timbul praktik persekongkolan (kolusi) yang melibatkan profesi akuntan publik, auditor internal dan manajemen.
Berkaca dari skandal Enron tersebut, hendaknya kita dapat mengambil hikmah (pembelajaran), bahwa profesi akuntan publik ternyata rawan dari malpraktik yang sangat bertentangan dengan kode etik profesi. Oleh karena itu, saat ini sangat mendesak untuk ditetapkannya Undang-Undang yang mengatur Akuntan Publik, sehingga terdapat kepastian hukum atas jasa profesi akuntan publik serta masyarakat (publik) terlindungi dari tindakan malpraktik yang dapat merugikan berbagai pihak.
·
Kode
etik profesi
Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih
umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih
memperjelas,mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna
walaupun sebenarnya norma-norma terebut sudah tersirat dalam etika profesi.
Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis
secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik,
apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan
tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Tujuan utama dari kode etik
adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan
pribadi atau kelompok. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :
- Memberikan
pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang
digariskan.
- Sebagai
sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan
- Mencegah
campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam
keanggotaan profesi.
·
Kewajiban
Akuntan Publik
Terdapat 5 (lima) kewajiban Akuntan Publik dan KAP yaitu,
- Bebas
dari kecurangan (fraud),ketidakjujuran dan kelalaian serta menggunakan
kemahiran jabatannya (due professional care) dalam menjalankan tugas
profesinya.
- Menjaga
kerahasiaan informasi / data yang diperoleh dan tidak dibenarkan
memberikan informasi rahasia tersebut kepada yang tidak berhak. Pembocoran
rahasia data / informasi klien kepada pihak ketiga secara sepihak
merupakan tindakan tercela.
- Menjalankan
PSPM04-2008 tentang Pernyataan Beragam (Omnibus Statement) Standar
Pengendalian Mutu (SPM) 2008 yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar
Profesional Akuntan Publik (DSPAP) Institut Akuntan Publik Indonesia
(IAPI), terutama SPM Seksi 100 tentang Sistem Pengendalian Mutu Kantor
Akuntan Publik (SPM-KAP).
- Mempunyai
staf / tenaga auditor yang profesional dan memiliki pengalaman yang cukup.
Para auditor tersebut harus mengikuti Pendidikan Profesi berkelanjutan
(Continuing Profesion education) sebagai upaya untuk selalu meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang audit dan proses bisnis (business
process). Dalam rangka peningkatan kapabilitas auditor, organisasi profesi
mensyaratkan pencapaian poin (SKP) tertentu dalam kurun / periode waktu
tertentu. Hal ini menjadi penting, karena auditor harus senantiasa
mengikuti perkembangan bisnis dan profesi audit secara terus menerus.
- Memiliki
Kertas Kerja Audit (KKA) dan mendokumentasikannya dengan baik. KKA
tersebut merupakan perwujudan dari langkah-langkah audit yang telah
dilakukan oleh auditor dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung
(supporting) dari temuan-temuan audit (audit evidence) dan opini laporan audit
(audit report). KKA sewaktu-waktu juga diperlukan dalam pembuktian suatu
kasus di sidang pengadilan.
·
Larangan
Akuntan Publik
dilarang melakukan 3 (tiga) hal yaitu,
- Dilarang
memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan (general audit) untuk
klien yang sama berturut-turut untuk kurun waktu lebih dari 3 tahun. Hal
ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kolusi antara Akuntan Publik
dengan klien yang merugikan pihak lain.
- Apabila
Akuntan Publik tidak dapat bertindak independen terhadap pemberi penugasan
(klien), maka dilarang untuk memberikan jasa.
- Akuntan
Publik juga dilarang merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh
ketentuan perundang-undangan / organisasi profesi seperti sebagai pejabat
negara, pimpinan atau pegawai pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau swasta, atau badan
hukum lainnya, kecuali yang diperbolehkan seperti jabatan sebagai dosen
perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan struktural dan atau
komisaris atau komite yang bertanggung jawab kepada komisaris atau
pimpinan usaha konsultansi manajemen.
Sedangkan KAP harus
menjauhi 4 (empat) larangan yaitu,
- Memberikan
jasa kepada suatu pihak, apabila KAP tidak dapat bertindak independen.
- memberikan
jasa audit umum (general audit) atas laporan keuangan untuk klien yang
sama berturut-turut untuk kurun waktu lebih dari 5 (lima) tahun.
- Memberikan
jasa yang tidak berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen.
- Mempekerjakan
atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang menolak atau tidak bersedia
memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan terhadap
Akuntan Publik dan KAP.
·
Tindakan
melawan Hukum
Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai
akibat dari pelanggaran Akuntan Publik dan KAP dalam memberikan jasanya, dapat
menuntut ganti rugi secara perdata kepada Akuntan Publik maupun KAP. Selain
perdata, Akuntan Publik dan KAP juga dapat dituntut dalam pelanggaran pidana,
yaitu,
- Memberikan
pernyataan yang tidak benar, dan atau dokumen palsu atau yang dipalsukan
untuk mendapatkan dan atau memperbarui izin akuntan publik.
- Melakukan
kecurangan (fraud), ketidakjujuran, atau kelalaian dalam memberikan
jasanya baik untuk kepentingan/ keuntungan Akuntan Publik, klien, ataupun
pihak lain atau mengakibatkan kerugian pihak lain.
- Menghancurkan
dan atau menghilangkan kertas kerja dan atau dokumen lain yang berkaitan
dengan pemberian jasanya untuk kepentingan/keuntungan KAP, klien, ataupun
pihak lain, atau mengakibatkan kerugian pihak lain.
Apabila Akuntan Publik atau KAP melanggar Standar Auditing (SA)
dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam audit terhadap Laporan
Keuangan suatu perusahaan (klien), maka Pemerintah dapat mencabut izin praktik
KAP tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan. Selama masa pembekuan izin,
KAP tersebut dilarang memberikan jasa akuntan, yang meliputi jasa audit umum
atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif dan
jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma. Selain itu, yang
bersangkutan juga dilarang memberikan jasa audit lainnya serta jasa yang
berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan
konsultasi sesuai dengan kompetensi Akuntan Publik dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
·
Tanggung
Jawab Auditor
Dalam hal terjadinya
pelangaran yang dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dalam memberikan jasanya,
baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran
ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan PMK No. 17/PMK.01/2008
hanya dikenakan sanksi administratif, berupa: sanksi peringatan, sanksi
pembekuan ijin dan sanksi pencabutan ijin seperti yang diatur antara lain dalam
pasal 62, pasal 63, pasal 64 dan pasal 65. Penghukuman dalam pemberian sanksi
hingga pencabutan izin baru dilakukan dalam hal seorang Akuntan Publik tersebut
telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SPAP dan termasuk juga
pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh IAPI, serta juga melakukan
pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan
bidang jasa yang diberikan, atau juga akibat dari pelanggaran yang terus
dilakukan walaupun telah mendapatkan sanksi pembekuan izin sebelumya, ataupun
tindakan-tindakan yang menentang langkah pemeriksaan sehubungan dengan adanya
dugaan pelanggaran profesionalisme akuntan publik. Akan tetapi, hukuman yang
bersifat administratif tersebut walaupun diakui merupakan suatu hukuman yang
cukup berat bagi eksistensi dan masa depan dari seorang Akuntan Publik ataupun
KAP, ternyata masih belum menjawab penyelesaian permasalahan ataupun resiko
kerugian yang telah diderita oleh anggota masyarakat, sebagai akibat dari
penggunaan hasil audit dari Akuntan Publik tersebut.
Selama melakukan audit, auditor juga bertanggungjawab (Boynton,2003,h.68):
Selama melakukan audit, auditor juga bertanggungjawab (Boynton,2003,h.68):
-
Mendeteksi
kecurangan Tanggungjawab
untuk mendeteksi
kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, diwujudkan dalam
perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai
tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan
oleh kesalahan ataupun kecurangan.
Tanggung jawab untuk
melaporkan kecurangan jika terdapat bukti adanya kecurangan. Laporan ini
dilaporkan oleh auditor kepada pihak manajemen, komite audit, dewan direksi.
-
Tindakan
pelanggaran hukum oleh klien
Tanggungjawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien. Auditor bertanggungjawab atas salah saji yang berasal dari tindakan melanggar hukum yang memiliki pengaruh langsung dan material pada penentuan jumlah laporan keuangan. Untuk itu auditor harus merencanakan suatu audit untuk mendeteksi adanya tindakan melanggar hukum serta mengimplementasikan rencana tersebut dengan kemahiran yang cermat dan seksama.
Tanggungjawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien. Auditor bertanggungjawab atas salah saji yang berasal dari tindakan melanggar hukum yang memiliki pengaruh langsung dan material pada penentuan jumlah laporan keuangan. Untuk itu auditor harus merencanakan suatu audit untuk mendeteksi adanya tindakan melanggar hukum serta mengimplementasikan rencana tersebut dengan kemahiran yang cermat dan seksama.
Tanggungjawab untuk
melaporkan tindakan melanggar hukum. Apabila suatu tindakan melanggar hukum
berpengaruh material terhadap laporan keuangan, auditor harus mendesak
manajemen untuk melakukan revisi atas laporan keuangan tersebut.
·
Pemahaman
Hukum dalam Kewajiban Auditor
Banyak profesional akuntansi
dan hukum percaya bahwa penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor akuntan
publik adalah kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan
antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit, dan antara kegagalan audit, dan
risiko audit. Berikut ini defenisi mengenai kegagalan bisnis, kegagalan audit
dan risiko audit menurut Loebbecke dan Arens(1999,h.787) :
1. Kegagalan bisnis : kegagalan yang terjadi jika perusahaan tidakmampu membayar kembali utangnya atau tidak mampu memenuhi harapan para investornya, karena kondisi ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu.
2. Kegagalan audit :kegagalan yang terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan standar auditing yang berlaku umum.
3. Risiko audit :adalah risiko dimana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya laporan tersebut disajikan salah secara material.
Akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, termasuk audit, pajak, konsultasi manajemen, dan pelayanan akuntansi, sehingga jika benar-benar terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pihak akuntan publik dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Beberapa faktor utama yang menimbulkan kewajiban hukum bagi profesi audit diantaranya adalah (Loebbecke dan Arens,1999,h.786):
1. Kegagalan bisnis : kegagalan yang terjadi jika perusahaan tidakmampu membayar kembali utangnya atau tidak mampu memenuhi harapan para investornya, karena kondisi ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu.
2. Kegagalan audit :kegagalan yang terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan standar auditing yang berlaku umum.
3. Risiko audit :adalah risiko dimana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya laporan tersebut disajikan salah secara material.
Akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, termasuk audit, pajak, konsultasi manajemen, dan pelayanan akuntansi, sehingga jika benar-benar terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pihak akuntan publik dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Beberapa faktor utama yang menimbulkan kewajiban hukum bagi profesi audit diantaranya adalah (Loebbecke dan Arens,1999,h.786):
1.
Meningkatnya kesadaran
pemakai laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan public.
2.
Meningkatnya perhatian
pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal sehubungan dengan tanggung jawab
untuk melindungi kepentingan investor.
3.
Bertambahnya
kompleksitas audit yang disebabkan adanya perubahan lingkungan yang begitu
pesat diberbagai sektor bisnis, sistem informasi, dsb.
4.
Kesediaan kantor
akuntan publik untuk menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan, untuk
menghindari biaya yang tinggi.
·
Kewajiban Hukum Bagi Auditor
Auditor secara umum
sama dengan profesi lainnya merupakan subjek hukum dan peraturan lainnya.
Auditor akan terkena sanksi atas kelalaiannya, seperti kegagalan untuk mematuhi
standar profesional di dalam kinerjanya. Profesi ini sangat rentan terhadap
penuntutan perkara (lawsuits) atas kelalaiannya yang digambarkan sebagai sebuah
krisis (Huakanala dan Shinneke,2003,h.69). Lebih lanjut Palmrose dalam
Huanakala dan Shinneka menjelaskan bahwa litigasi terhadap kantor akuntan
publik dapat merusak citra atau reputasi bagi kualitas dari jasa-jasa yang
disediakan kantor akuntan publik tersebut.
Menurut Rachmad Saleh AS dan Saiful Anuar Syahdan (Media akuntansi, 2003) tanggung jawab profesi akuntan publik di Indonesia terhadap kepercayaan yang diberikan publik seharusnya akuntan publik dapat memberikan kualitas jasa yang dapat dipertanggung jawabkan dengan mengedepankan kepentingan publik yaitu selalu bersifat obyektif dan independen dalam setiap melakukan analisa serta berkompeten dalam teknis pekerjaannya. Terlebih-lebih tanggung jawab yang dimaksud mengandung kewajiban hukum terhadap kliennya.
Menurut Rachmad Saleh AS dan Saiful Anuar Syahdan (Media akuntansi, 2003) tanggung jawab profesi akuntan publik di Indonesia terhadap kepercayaan yang diberikan publik seharusnya akuntan publik dapat memberikan kualitas jasa yang dapat dipertanggung jawabkan dengan mengedepankan kepentingan publik yaitu selalu bersifat obyektif dan independen dalam setiap melakukan analisa serta berkompeten dalam teknis pekerjaannya. Terlebih-lebih tanggung jawab yang dimaksud mengandung kewajiban hukum terhadap kliennya.
·
Kesimpulan
Mengingat profesi akuntan publik sangat
penting perannya dalam dunia bisnis di Indonesia, maka Akuntan Publik harus
selalu menjaga integritas (integrity) dan profesionalisme melalui pelaksanaan
standar dan kode etik profesi secara konsekuen dan konsisten. Dalam setiap
penugasan yang diberikan, Akuntan Publik harus selalu bersikap independen dan
menggunakan kemahiran jabatannya secara profesional (due professional care).
Akuntan Publik dan KAP agar menghindarkan diri dari tindakan tercela, seperti
kolusi (collusion) dengan klien atau menutupi terjadinya tindak kecurangan
(fraud) yang sangat merugikan berbagai pihak. Semoga Rancangan Undang-Undang
Akuntan Publik (RUU-AP) yang telah disusun cukup lama tersebut, segera dapat
ditetapkan oleh Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi UU-AP,
sehingga akuntan publik memiliki landasan operasional (aspek legal) yang kuat
dan masyarakat (publik) mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan malpraktik
yang melanggar kode etik profesi.
Daftar Pustaka
Boynton,2003,h.68
Huakanala dan
Shinneke,2003,h.69
Loebbecke dan
Arens,1999,h.786
Media
Akuntasi, 2003

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda